Kurangnya perumahan yang terjangkau di seluruh dunia menjadi krisis global. Diperkirakan 1,6 miliar orang—seperlima dari umat manusia—tidak memiliki akses ke perumahan yang layak dan layanan dasar, menurut pelapor khusus PBB tentang hak atas perumahan yang layak, dan jumlah ini dapat meningkat menjadi 3 miliar pada tahun 2030. Selama dekade terakhir, harga perumahan telah tumbuh lebih cepat daripada pendapatan di sebagian besar negara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Krisis perumahan itu kompleks, ditandai dengan kurangnya unit terutama untuk orang-orang berpenghasilan rendah dan menengah, dan itu berdampak pada penduduk asli dan imigran. Ketika negara-negara di seluruh dunia berjuang dengan meningkatnya perpindahan, kurangnya akses yang dapat diandalkan ke perumahan yang layak mengganggu peluang integrasi migran dan menciptakan persaingan antara penduduk asli dan pendatang baru yang dapat menumpulkan semangat penyambutan atau mengobarkan semangat anti-imigran.
Hingga Oktober 2023, 110 juta orang di seluruh dunia telah mengungsi secara paksa, baik di dalam negeri maupun internasional. Meskipun kekurangan perumahan sangat parah di negara-negara berpendapatan tinggi, tiga perempat dari orang yang membutuhkan perlindungan internasional tinggal di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang dekat dengan negara asal mereka. Di sini pun mereka jarang dapat menemukan perumahan yang layak. Hingga 2022, mayoritas pengungsi, pencari suaka, dan orang yang kembali dari negara asal di sebagian besar negara tidak memiliki perumahan yang layak huni dan terjangkau, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Di Burundi, misalnya, di mana terdapat sekitar 80.000 pengungsi dan pencari suaka (hampir semuanya dari Republik Demokratik Kongo), hanya 7 persen yang dilaporkan tinggal di perumahan yang layak huni dan terjangkau.
Perumahan yang layak diakui dalam dokumen-dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966 sebagai bagian dari hak asasi manusia atas standar hidup yang layak. Namun, baik mereka mengungsi secara paksa atau bermigrasi untuk bekerja atau alasan lain, banyak migran sangat rentan terhadap kurangnya akses terhadap hak ini. Banyak orang terlantar dan lainnya menghadapi marginalisasi, stigmatisasi, dan xenofobia dari komunitas tuan rumah, yang dapat bermanifestasi sebagai pengucilan dari perumahan atau dikenakan biaya yang sangat tinggi. Pengungsi, orang-orang yang mengungsi secara paksa, dan migran lainnya mungkin juga salah paham atau tidak menyadari hak-hak mereka ketika berurusan dengan penyedia perumahan.
Artikel ini mengkaji beberapa cara krisis perumahan memengaruhi para pengungsi, orang-orang yang mengungsi secara paksa, dan jenis-jenis migran lainnya, termasuk dalam hubungan mereka dengan masyarakat tuan rumah. Sementara masuknya para pendatang baru yang cepat dapat menyebabkan kekurangan rumah di kota-kota, masalah perumahan sering kali disebabkan oleh masalah yang lebih luas dan sudah ada sebelumnya. Namun, persepsi bahwa para pendatang baru yang rentan harus disalahkan atas kurangnya akomodasi yang terjangkau dapat menciptakan ketegangan dengan masyarakat tuan rumah serta hambatan terhadap integrasi.
Banyak faktor yang menyebabkan krisis perumahan. Salah satunya, jumlah rumah tidak dapat mengimbangi pertumbuhan populasi, terutama di daerah perkotaan yang semakin padat. Secara global, populasi meningkat dari 7 miliar pada tahun 2011 menjadi lebih dari 8 miliar saat tulisan ini dibuat. Sekitar 394 juta orang tinggal di Amerika Latin dan Karibia pada tahun 2000, misalnya, tetapi populasinya diperkirakan akan mencapai 609 juta pada tahun 2030. Sebagian besar pertumbuhan itu akan terjadi di daerah perkotaan, di mana perumahan sudah terbatas. Tantangan di kawasan ini sudah berlangsung lama; defisit perumahan meningkat dari 38 juta pada tahun 1990 menjadi 52 juta pada tahun 2000, menurut Habitat for Humanity. Banyak dari mereka yang memiliki rumah tetap kekurangan air, sanitasi, dan kebutuhan pokok lainnya yang membuat rumah mereka layak dan aman.
Di Amerika Serikat, investor institusional yang mencari keuntungan telah membeli sejumlah besar rumah dan gedung apartemen, sehingga unit-unit tersebut tidak tersedia lagi bagi pembeli perorangan. Pada tahun 2021, lebih dari 13 persen dari semua pembelian real estat perumahan dilakukan oleh perusahaan atau korporasi. Konstruksi AS merosot selama Resesi Hebat 2007-09 dan tidak pernah kembali ke tingkat yang dapat mengimbangi permintaan. Baru-baru ini, suku bunga yang lebih tinggi dan faktor-faktor lain telah meningkatkan biaya bagi pembangun dan pengembang, sehingga menambah rintangan konstruksi lainnya.
Namun, meskipun biaya tinggi dan ketersediaan tempat tinggal dan perumahan jangka pendek yang langka di seluruh dunia, bukti menunjukkan bahwa imigrasi secara umum meningkatkan ekonomi lokal dan nilai rumah dalam jangka panjang. Antara tahun 1970 dan 2010, imigran di Amerika Serikat menciptakan kekayaan perumahan senilai $3,7 triliun, membantu menstabilkan biaya di daerah perkotaan yang mungkin akan menurun, dan merevitalisasi lingkungan yang kurang diminati, tanpa menambah krisis keterjangkauan perumahan atau membuat orang kehilangan tempat tinggal di komunitas yang sangat diminati, menurut penelitian oleh Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) dan Partnership for a New American Economy.
Latar yang Berbeda, Tantangan yang Sama
Salah satu contoh paling jelas tentang tantangan krisis perumahan dan dampaknya terhadap pengungsi dan orang-orang terlantar lainnya adalah di Eropa, di mana kedatangan 7,8 juta warga Ukraina setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022 telah menambah kekurangan perumahan yang sudah ada sebelumnya. Di Eropa Barat dan Utara, banyak perempuan dan anak-anak Ukraina—yang merupakan bagian terbesar dari populasi pengungsi, mengingat pembatasan pergerakan bagi pria Ukraina usia militer—pada awalnya ditampung oleh rumah tangga pribadi dalam bentuk solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara yang lain ditampung di pusat penerimaan yang sudah ada atau yang baru dibangun. Beralih dari solusi jangka pendek ini ke akomodasi yang lebih tahan lama terbukti sulit. Selama dua tahun terakhir, ribuan migran Ukraina berakhir menjadi tunawisma, setidaknya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, kelelahan solidaritas mulai terjadi di antara tuan rumah, yang memicu diskriminasi dan permusuhan terhadap beberapa pendatang baru. Sementara itu di Rusia, tempat lebih dari 1,2 juta warga Ukraina melarikan diri, pemerintah mengeluarkan voucher perumahan kepada beberapa migran, yang berkontribusi pada kenaikan harga dan memicu frustrasi dari warga Rusia.
Dinamika serupa sedang berlangsung di banyak kota AS, di mana lonjakan kedatangan perbatasan baru-baru ini telah dikombinasikan dengan kekurangan perumahan yang sudah berlangsung lama dan faktor-faktor lain untuk membebani pasar perumahan dan membuat ketegangan lebih terlihat. Di New York City, harga sewa rata-rata untuk semua apartemen mencapai rekor $3.795 pada pertengahan 2023, dan hanya 1,4 persen dari perumahan sewa yang kosong, terendah dalam beberapa dekade. Sementara itu jumlah orang di tempat penampungan tunawisma pada dasarnya berlipat ganda sejak musim semi 2022, menjadi lebih dari 92.800 pada November. Tekanan pada sistem tempat penampungan sebagian besar disebabkan oleh penerimaan kota lebih dari 175.000 pencari suaka dan migran lainnya yang datang dari perbatasan AS-Meksiko. Jumlah kedatangan yang memecahkan rekor telah membanjiri sistem tempat penampungan dan memaksa banyak migran untuk tidur di jalan, di kereta bawah tanah, dan di tempat lain sambil menunggu tempat penampungan atau akomodasi lainnya. Dikombinasikan dengan dampak lain dari kedatangan, situasi tersebut telah dijelaskan oleh Wali Kota Eric Adams sebagai krisis yang hampir eksistensial yang dampak fiskalnya “akan menghancurkan Kota New York.” Kota ini memiliki kebijakan unik yang menegaskan hak untuk berlindung, yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah kota untuk mencari tempat tidur bagi siapa pun yang membutuhkannya. Namun, untuk meredakan tekanan pada sistem tempat penampungan, kota tersebut pada bulan Oktober 2023 mengumumkan akan membatasi masa tinggal bagi migran yang baru tiba menjadi 30 hari (untuk orang dewasa lajang) atau 60 hari (untuk keluarga dengan anak-anak). Sementara migran dapat mengajukan kembali tempat penampungan, mereka sering kali harus menunggu lebih dari seminggu, selama waktu tersebut mereka secara efektif berada di jalanan. Untuk meringankan beban, kota tersebut menawarkan tiket sekali jalan gratis kepada migran ke tujuan lain.
Tantangan perumahan juga menghambat upaya pemerintahan Biden untuk meningkatkan penerimaan melalui sistem pemukiman kembali pengungsi formal AS. Setelah rekor pemukiman kembali rendah selama beberapa tahun terakhir dan di tengah pandemi COVID-19, pemerintahan menetapkan tujuan yang tinggi untuk memukimkan kembali 125.000 pengungsi setiap tahun dari tahun fiskal (FY) 2022 hingga FY 2024, meskipun jumlah aktualnya masih jauh dari batas tersebut. Namun, organisasi yang bermitra dengan sistem pemukiman kembali AS berjuang untuk meningkatkan kapasitas dan menerima lebih banyak pendatang baru karena kurangnya perumahan yang terjangkau dan aman yang dapat mereka sediakan bagi para pengungsi. Sementara organisasi nonpemerintah (LSM) ini mendukung peningkatan pemukiman kembali, banyak juga yang mengadvokasi lebih banyak staf dan pendanaan, terutama untuk dapat menyediakan perumahan yang layak. Ada dana federal dan lokal khusus untuk pengungsi setelah kedatangan mereka di AS, tetapi pendanaan ini belum mengimbangi kenaikan biaya perumahan. Selain itu, tuan tanah dapat menolak untuk menyewakan kepada pengungsi dan pendatang baru lainnya berdasarkan kurangnya riwayat kredit, ketergantungan finansial pada bantuan federal atau bantuan lainnya, persyaratan pendapatan, atau kurangnya dokumen standar untuk menyewa di Amerika Serikat.
Di Kolombia, kedatangan hampir 2,9 juta warga Venezuela yang mengungsi bertepatan dengan kurangnya akses sistemik terhadap perumahan yang terjangkau. Banyak warga Venezuela menghadapi diskriminasi dan dipaksa membayar sewa di atas harga pasar, yang mendorong mereka ke jalanan atau ke kondisi hidup yang tidak aman. Kolombia mengalami defisit perumahan (yang berarti kurangnya perumahan atau perumahan di bawah standar) yang memengaruhi sekitar 3,7 juta rumah tangga—lebih dari seperempat negara tersebut.
Di beberapa tempat, ketegangan muncul bukan dengan pengungsi, pencari suaka, dan orang terlantar lainnya, tetapi dengan pembeli asing yang membeli persediaan perumahan dan mengurung penduduk asli, sering kali dalam upaya mendapatkan tempat tinggal resmi. Portugal, misalnya, memiliki salah satu pendapatan rata-rata terendah di Eropa Barat, tetapi cuacanya yang hangat, pesona perkotaannya, dan kualitas menarik lainnya telah membuatnya menarik bagi warga negara asing kaya yang tertarik untuk mendapatkan apa yang disebut visa emas. Selama bertahun-tahun, orang yang berinvestasi di properti yang memenuhi syarat senilai setidaknya 280.000 euro (sekitar US $305.000) memenuhi syarat untuk menerima visa lima tahun dengan jalur menuju kewarganegaraan, yang menurut banyak penduduk setempat telah menaikkan biaya perumahan. Mengutip krisis perumahan, para pembuat kebijakan menghilangkan aspek program ini pada tahun 2023 meskipun jenis investasi lain masih menawarkan jalur menuju tempat tinggal di Portugal.
Berbagai upaya tengah dilakukan untuk menggunakan pendekatan yang kreatif dan inovatif guna mengatasi bagaimana krisis perumahan global merugikan masyarakat—termasuk para migran dan pengungsi—dan menciptakan solusi. Salah satu contohnya adalah Inggris Raya, yang pada tahun 1990-an menerapkan pendekatan Housing First yang dirancang untuk menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang berisiko (termasuk pendatang baru) secepat mungkin. Pada tahun 2019, pemerintah Wales berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan akomodasi berkelanjutan melalui rencana Nation of Sanctuary yang mencakup pendanaan untuk akomodasi pengungsi, strategi pencegahan tunawisma, dan bermitra dengan tuan tanah dan pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan perumahan para migran. Selain itu, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Inggris Raya meluncurkan skema inovatif Homes for Ukraine yang memungkinkan penduduk Inggris Raya untuk secara pribadi mensponsori warga Ukraina dan menampung mereka di rumah mereka. Meskipun program tersebut memiliki beberapa kekurangan dan dikritik karena menghentikan dukungan terlalu cepat serta mengalihkan beban pemerintah kepada individu swasta, program tersebut tetap merupakan ide baru untuk menangani gelombang pendatang yang membutuhkan perumahan.
Di Amerika Serikat, pemerintah federal telah mendanai Church World Service (CWS) untuk menyediakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, serta untuk menguji coba solusi perumahan inovatif melalui Refugee Housing Solutions. Inisiatif yang diluncurkan pada tahun 2022 ini dirancang untuk memperluas akses ke perumahan yang terjangkau dan berkualitas bagi para pengungsi dan imigran lainnya dengan bekerja sama dengan kesepuluh organisasi sukarela yang bermitra dengan sistem pemukiman kembali AS serta penyedia layanan lain yang memenuhi syarat. Solusi teknologi yang baru juga dapat membantu mengubah lanskap perumahan pengungsi, seperti aplikasi seluler yang menampilkan berbagai bahasa untuk membantu tuan tanah, pengelola properti, dan penyewa.
Kemitraan baru juga dapat terbukti membuahkan hasil. Misalnya, perusahaan investasi real estat AS Launch Capital Partners berfokus pada penyediaan perumahan yang terjangkau bagi para pengungsi dan imigran lainnya. Program Every Campus a Refuge, yang didirikan pada tahun 2015 di Gilford College, telah meminta universitas untuk bermitra dengan organisasi lokal untuk menampung para pengungsi di lingkungan kampus dan membantu pemukiman kembali mereka. Kelompok Kerja Akomodasi Pengungsi Global, yang dimulai pada akhir tahun 2023, memiliki misi untuk menyatukan para pemangku kepentingan utama, termasuk beberapa pemerintah yang terlibat dalam pemukiman kembali pengungsi, badan-badan PBB, akademisi, dan LSM untuk memastikan koordinasi kolaboratif dan lintas sektor terkait tantangan dan peluang perumahan pengungsi yang aman dan terjangkau.
Koalisi Perumahan Nasional untuk Pendapatan Rendah (NLIHC) telah merekomendasikan agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar untuk meningkatkan persediaan perumahan. Melalui penelitian yang lebih mendalam, NLIHC telah memantau kekurangan 7,3 juta rumah sewa di seluruh benua Amerika Serikat, yang menandakan penurunan ketersediaan perumahan yang berkelanjutan. NLIHC telah menerapkan strategi perumahan pertama dengan menyediakan perumahan yang stabil dan terjangkau bagi orang-orang yang mengalami tuna wisma dengan cepat dan tanpa prasyarat, di antara berbagai tindakan lainnya.
Di Australia, yang telah mengalami tantangan akomodasi yang signifikan, salah satu pendekatan proaktif oleh penyedia layanan yang bekerja dengan para pendatang baru adalah menjajaki kemungkinan tinggal di daerah pedesaan dan nontradisional, yang cenderung memiliki perumahan yang lebih terjangkau. Berbagai organisasi juga berupaya untuk bekerja sama dengan komunitas pengungsi dan lainnya untuk menciptakan koperasi perumahan dan pilihan akomodasi bersama.
UN-Habitat memperkirakan bahwa dunia akan membutuhkan 96.000 unit rumah baru setiap hari untuk menyediakan rumah yang layak bagi sekitar 3 miliar orang yang akan membutuhkannya pada tahun 2030. Tanpa solusi kebijakan konstruksi yang radikal dan mendesak, krisis perumahan akan memiliki konsekuensi yang mendalam bagi semua jenis orang, termasuk dengan memperburuk ketegangan antara komunitas tuan rumah dan pendatang baru. Pendekatan kreatif untuk mengakomodasi pendatang baru dapat mengubah lintasan ketidakamanan perumahan dan menciptakan keberlanjutan yang lebih besar. Proses yang kohesif dan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan perumahan dapat membantu orang merasa seperti di rumah sendiri—harapan yang sangat diinginkan bagi para pengungsi, pencari suaka, dan individu terlantar lainnya yang pengalaman hidupnya telah membawa mereka jauh dari tempat yang mereka kenal.
