Wamen BUMN Heran Pendanaan untuk Pengembang Perumahan Minim

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan dukungan pendanaan terhadap para pengembang (developer) dalam bisnis perumahan�atau hunian masyarakat dinilai belum maksimal.

Meski ekosistem perumahan di Tanah Air banyak pemainnya, namun dukungan pendanaan untuk developer masih nihil, sehingga mereka terhambat anggaran.

Padahal, pembangunan perumahan atau hunian yang layak bagi masyarakat diperlukan. Saat ini pemerintah melalui Kementerian PUPR baru menyediakan pembiayaan bagi pembeli atau konsumen melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

FLPP merupakan sebuah dukungan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian PUPR.

Sebaliknya, dukungan serupa belum diterapkan pemerintah bagi developer di dalam negeri. Meski, developer membutuhkan capital besar untuk bisa menghasilkan hunian yang layak bagi MBR.

“Ini kita dorong terus, bagaimana konsep perumahaan ini, apa dukungan pemerintah? Dan memang saya selama 2-3 tahun ini sama Pak Budi, Pak Nixon bingung juga, karena ekosistem perumahan ini banyak pemainnya. Ada Bapertarum, segala macam, tapi produk pendanaan developer-nya gak ada,” ujar Tiko saat ditemui wartawan di Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).

Dia mengakui, pendanaan dalam bisnis perumahan masih menghadapi tantangan. Sekalipun ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.