Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan dukungan pendanaan terhadap para pengembang (developer) dalam bisnis perumahan�atau hunian masyarakat dinilai belum maksimal.
Meski ekosistem perumahan di Tanah Air banyak pemainnya, namun dukungan pendanaan untuk developer masih nihil, sehingga mereka terhambat anggaran.
Padahal, pembangunan perumahan atau hunian yang layak bagi masyarakat diperlukan. Saat ini pemerintah melalui Kementerian PUPR baru menyediakan pembiayaan bagi pembeli atau konsumen melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
FLPP merupakan sebuah dukungan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian PUPR.
Dia mengakui, pendanaan dalam bisnis perumahan masih menghadapi tantangan. Sekalipun ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
